Connect with us

Nasional

Pokok-pokok Pikiran Sriwijaya Atas Problem Nasional, Perlu Dievaluasi Pemerintah dan DPRRI

Pokok-pokok Pikiran Sriwijaya Atas Problem Nasional, Perlu Dievaluasi Pemerintah dan DPRRI

Ditengah merebaknya Virus Corona sejak tahun 2019 lalu, hingga saat ini timbul berbagai masalah di negri tercinta ini, untuk itulah Sinar Pagi mewawancarai Tokoh Srijaya, Ketua Dewan Pembina DPP GM Sriwijaya, Sadek SH, Berikut petikan wawancaranya

SP : Problem Nasional yang timbul saat ini, Masalah apa perlu Dievaluasi Pemerintah dan DPRRI ?

Sadek :
Pertama sekali masalah Narkoba, disini ada tiga persoalan narkoba, dampaknya yang sudah jelas yang telah menghancurkan masa depan generasi muda Indonesia, kedua dengan banyaknya tahanan narkoba itu,kini jadi beban negara, kemudian merusak sistem regenerasi masa depan, karena otaknya pada rusak, itu yang perlu jadi perhatian.

Bayangkan saja, Polisi selama ini begitu sibuk mengurusi orang-orang pengguna narkoba, kemudian ditahan hingga dipenjarakan, pada akhirnya menjadi beban negara dan memenuhkan Lapas – lapas dan Rutan – hutan, kalau 1 orang per hari Rp20.000,- kalau satu juta orang, berapa milyar rupiah sebulannya. Untuk itu bagi pengguna sebaiknya di rehabilitasi saja hingga sembuh oleh BNN maupun Kemenkes serta Kemensos. Untuk pengedar dan Bandar harus dengan peradilan khusus, setelah berkekuatan hukum tetap, tidak diijinkan banding dan harus segera dilakukan tindakan hukuman.

Kedua masalah Teroris, masalah teroris ini inti dasarnya adalah pola pikir daripada seseorang, di masyarakat Indonesia ada beberapa lapisan, pertama adalah warga yang terafiliasi terorisme dan ISIS, Maka perlu kita tandai ciri-ciri seorang yang berafiliasi ke ISIS, bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka berargumentasi masalah Agama, maka Pemerintah perlu membuatkan buku putih sehingga mereka tahu bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk dengan dasar Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dan tak bisa digoyahkan lagi.

Sebenarnya masyarakat sudah paham akan tanda-tanda atau ciri-ciri pelaku terorisme, untuk itu pemerintah perlu membuat suatu sistem atau Undang-undang tambahan, di mana peran RT, RW maupun tokoh masyarakat harus diberdayakan guna membantu tugas TNI/Polri, manakala ada yang dicurigai di satu rumah, maka RT/RW berhak melihat keadaan rumahnya. kalau selama ini kan Polri bergerak setelah terjadi peristiwa, baru pemeriksaan, maka sekarang harus dibalik, jadi RT/RW setempat bersama berhak memeriksa rumah yang dicurigai terorisme kemudian melaporkan ke Polri. Jangan meledak dulu baru di periksa. Peran RT/RW tersebut juga perlu di perkuat secara hukum, apakah Perpres atau Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ketiga masalah KNPI dan masalah Partai-partai Politik, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemenkumham dan lain-lain, harus membuat standar khusus, manakala ada Kongres atau Kongres Luar Biasa Parpol, harus memenuhi standar, sehingga tidak rancu. Persyaratan harus diajukan sebelum acara digelar, Jika unsurnya tidak terpenuhi maka konggres atau Munas dianggap ilegal dan ijin tidak bisa di keluarkan, untuk itu Undang-Undang Keormasan atau UU Partai Politik harus tegas, sudah saatnya direvisi guna menghindari perpecahan. Dan kami prihatin KNPI saat ini terpecah-belah hingga 3 kepengurusan dewan pimpinan pusat, ini sangat tidak baik dan tidak bermanfaat bagi organisasi pemuda itu sendiri.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tugas Angkatan Darat, sebenarnya di samping Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, mereka adalah pengaman standar fungsinya untuk pertahanan.

Tapi karena situasi sekarang ini, dimana daya rusak narkoba maupun teroris sangat dasyat, kemudian pecah belahnya Partai maupun organisasi kemasyarakatan/kepemudaan, untuk itu TNI AD perlu ikut turun tangan, disini juga harus perlu sebuah Undang-undang Pertahanan untuk di amandemen lagi, TNI AD, AL dan AU harus dilatih serta dididik sebagai tentara pertahanan, dalam hal ini pertahanan dari ancaman yang timbul, baik dari luar maupun dalam negeri sendiri.

Pertahanan dalam negeri sekarang sudah jelas, jadi seluruh anggota TNI AD yang bertugas di Teritorial, baik anggota Kodam, Korem, Kodim hingga Koramil, semua harus di persenjatai, walaupun melalui seleksi ketat, tapi harus dipersenjatai, supaya jiwa raga mereka itu menyatu dengan sumpah prajurit. Dan kemudian dia punya kepercayaan diri yang penuh pada Panji – panji yang dipikulnya, sebagai pertahanan negara. kalau pakaian loreng nggak dipercaya pegang senjata, ngapain pakai seragam loreng, mendingan polos aja. jadi ini harus di evaluasi oleh penguasa pemerintahan dan DPRRI.

Begitu besar kekuatan TNI, begitu hebatnya negara mengeluarkan biaya dan asrama, tapi mereka tidak dilibatkan dalam membantu mengamankan sistem di negeri ini, jadi tidak perlu Polri minta bantuan dulu, baru TNI turun, pasukan di teritorial harus ada standar khusus untuk keselamatan Rakyat dan Bangsa Indonesia. Sesuai dengan tugas pokoknya.

Hal lain yang perlu di evaluasi adalah bantuan pemerintah, bantuan presiden serta bantuan lain, segala macam bantuan untuk rakyat itu adalah sangat baik, namun sistemnya itu yang perlu dibenahi, supaya jangan sampai terlalu banyak berhenti di halte halte serta birokrasi, dan penerima bantuan pembangunan dari negara harus di sumpah, agar lebih amanah.

Untuk Parpol peristiwa yang belum lama terjadi adalah Partai Demokrat, dimana Kongres Deli Serdang ditolak Kemenkumham, standar konggres Nasional itu adalah Jakarta, Bali, Medan dan kota besar lainnya, bukan kota-kota kecil, untuk itu kami berharap kubu pak Moeldoko bisa menerima keputusan Kemenkumham tersebut, karena unsur 2/3 tidak terpenuhi, jadi sebaiknya Kubu Pak Moeldoko tidak usah melakukan proses hukum lanjut di Mahkamah Konstitusi, tidak usah ada yang mengolah-olah untuk kepentingan lain, lebih baik mendeklarasikan partai baru dan melakukan Deklarasi, kalau memang masyarakat mendukung pasti bisa masuk Senayan.

Dan yang terakhir masalah pemberian kemudahan warga negara asing masuk ke Indonesia atau menjadi warga negara Indonesia, karena pada kenyataannya justru banyak yang berurusan dengan hukum, tersangkut masalah narkoba, prostitusi, penyebaran uang palsu, perdagangan manusia serta masalah hukum lainnya, dan membuat runyam dinegri ini. Maka segala kekuatan imigrasi, Polri dibantu oleh TNI harus di perkuat, dan didukung kebijakan melalui kekuatan hukum, guna menyelamatkan negri ini. (Nrl)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional