Paguyuban Jawa Tengah Besama DPDRI Gelar Seminar Nasional, Upaya Meningkatkan PAD Dengan Pemberdayaan Potensi dan Aset Daerah

Paguyuban Jawa Tengah Besama DPDRI Gelar Seminar Nasional, Upaya Meningkatkan PAD Dengan Pemberdayaan Potensi dan Aset Daerah

Bertempat di Ruang Samithi 1/GBHN, Gedung Nusantara V MPRRI Senayar Jakarta, pada Rabu 24 Agustus 2022, Paguyuban Jawa Tengah Bekerja sama dengan DPDRI menggelar Seminar Nasional dengan tema, “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dengan Optimalisasi Pemberdayaan Potensi dan Aset Daerah, dengan pembicara Prof Sri Yunanto, M.Si, Ph.D (Team Ahli Wantimpres RI) , Rulli Nuryanto, SE, M.Si, (Staf Ahli Bidang UMKM dan Ekonomi Kementerian KOPUKM), Abdul Kholik, SH, M.Si (Anggota DPD RI), Drs Komaedi, MSi (Sesdirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri) dan Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah, KRT Drs. H Leles Sudarmanto, MM, MBA. Dan Hadir Ketua Paguyuban Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Wahyu Darma, Kabiro Humas, Media dan Protokol MPRRI dalam sambutannya menegaskan bahwa DPD RI salahsatunya memiliki tugas Advokasi, sehingga hari ini menghadirikan perwakilan dari Warga Jawa Tengah, dan PJT sebagai wadah untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Daerah, dan nantinya akan dibawa ke Rapat DPDRI dengan Menteri terkait, bagaimana mengatasi masalah kemiskinan di daerah, dengan tekhnikal Skill, dan kita siap menyampaikan ke pimpinan untuk mendorong agar upaya PJT bisa berhasil baik.

Kita yakin Bpk Abdul Kholik sebagai anggota DPD RI ingin daerahnya maju, sehingga akan terus mendorong kebijakan-kebijakan yang belum bisa dilaksanakan, dan kolaborasi dalam menyerap aspirasi masyarakat diharapkan dapat maksimal, paparnya.

Ketua Paguyuban Jawa Tengah, KRT. Drs. H Leles Sudarmanto, MM, MBA dengan tema ini kita ingin berbagi ilmu menghadapi tantangan ekonomi yang dasyat, karena bangsa ini sedang dalam tantangan Multi Dimensi, baik krisis pangan, keuangan dan Energi disebabkan masalah Global, dan kita tidak boleh diam, dengan tokoh-tokoh ini akan memberikan pemikiran menyelesaikan masalah di daerah-daerah, dimana banyak Kabupaten yang masih berada pada kemiskinan, ada 15 Kabupaten yang angka kemiskinannya tinggi, kita berharap ada perubahan regulasi Pemerintah.

Keberpihakan Pemerintah Pusat sudah cukup tinggi, hanya regulasi belum maksimal, untuk itulah kita ingin membedah, seperti apa solusi untuk menaikkan PAD, dan nanti kita ingin berkeliling ke Jawa Tengah untuk menyampaikan konsep PJT dalam membantu kepentingan warga Jawa Tengah. Niat kita iklas untuk kepentingan orang banyak, dan dengan Kajian-kajian Paguyuban Jawa Tengah dapat membantu siapapun pemimpin bangsa ini kedepan, tegas KRT Leles Sudarmanto.

Sekjen PJT, Ir Frahma Alamiarsa juga menambahkan, bahwa Seminar ini meruapkan tindak lanjut Road Show PJT Ke bebarapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang saat ini kita mendapat masukan adanya menurunnya PAD Kabupaten maupun menurunnya daya beli masyarakat, untuk itulah kita dari Paguyuban dan Komunitas diharapkan dapat memberikan masukan yang Riil agar PAD yang terdampak Pandemi Covid 19 maupun dampak Resesi Global, karena ditahun 2022 ini PAD Jawa Tengah juga menurun, dan kita berharap pembahasan hari ini bisa memberikan Solusi bagi Gubernur Jateng maupun Bupati/Walikota se-Jawa Tengah, tegasnya.

Anggota Komite I DPDRI dapil Jawa Tengah, Dr. H Abdul Kholik, M.Si juga berharap adanya dukungan tokoh-tokoh Jawa Tengah untuk mendukung tugas Dewan Perwakilan Daerah, dan kita ingin saling melengkapi, dimana ada problem Jateng seperti Beban Populasi Penduduk yang besar, ke 3 terbesar di Indonesia, 37 Juta Penduduk, namun kondisinya masih bertumpu pada Daerah Utara (Pantura), sehingga Kawasan Industri masih di Pantura, sehingga kemajuan pembangunan tidak seimbang, Jateng angka kemiskinan mencapai 17 %, ini menjadi tantangan kita.

Saat ini ketergantungan produk dari luar di Jateng juga masih tinggi, sementara produk unggulan daerah rendah, serta ada ancaman tekanan ekologis, dimana ada penurunan tanah di Pantura. Untuk stuktur ekonomi masih ditumpu pada sektor pertanian, dan zona pertumbuhan memang masih di zona tertentu. Untuk APBD Jateng mencapai 25 Trilyun, Ekspor non migas masih rendah, sementara impor cukup tinggi, sehingga Jateng hanya memperoleh keuntungan di sektor Tenaga Kerja. Pendapatan masih mengandalkan sektor pertanian, sementara kondisinya masih berada pada musim tertentu/bulan tertentu, sehingga Jawa Tengah butuh Tekhnologi, dalam mengolah potensi daerah kedepan.

Di Sektor Pariwisata diharapkan ada pemerataan, karena selama ini masih kuat dari Yogyakarta, padahal Solo Raya memiliki potensi besar untuk pengembangan Wisata, serta peningkatan ekonomi di Jawa Tengah, untuk itu DPDRI berupaya mendorong Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Solo Raya, dan kolaborasi diharapkan bisa berjalan, tegas Abdul Cholik

Drs. Komaedi, M.Si (Sesdirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri), dalam paparannya menegaskan bahwa anggaran Daerah, harus ada pendapatan dan belanja, sementara pendapatan daerah ada PAD dan Dana Transfer seperti DAU/DAK, Dana Bagi Hasil dan yang lain. Sehingga PAD merupakan cermin daerah, dimana PAD berkontribusi bagi APBD, dan untuk APBD Provinsi Jawa Tengah mencapai 24,2T sementara PAD mencapai 16,3T sehingga kontribusi cukup menggembirakan, namun untuk pengelolaan PAD Kabupaten/Kota masih belum optimal.

Target PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 52,3%, namun kenyataannya masih banyak Kabupaten yang belum mampu mencapai pendapatan maksimal, namun kalau kita lihat dari data ekonomi ada tran kenaikan di tahun 2022 ini, untuk belanda daerah juga terus naik, sehingga ada kenaikan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Faktor Pendukung dalam PAD dari Regulasi dan UU khususnya menyangkut sektor pajak sudah cukup bagus, ada keseimbangan Pusat dan Daerah, yang perlu ditingkatkan adalah Sumber Daya Manusia serta perlu adanya pendataan ulang bagi wajib pajak, data harus kita update jangan hanya menerima saja, untuk kebijakan harus Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Digitalisasi, jangan lagi dengan cara manual, sehingga tindak lanjut nantinya bisa diimplementasikan secara ETPD, Kerjasama, Pengembangan dan Inovasi.

Bagaimana era Digitalisasi maka kita perlu mendorong dengan memanfaatkan terknologi digital di berbagai sektor, untuk terus menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah, ungkap Komaedi.

Prof Sri Yunanto Team Ahli Wantimpres RI dalam paparannya menegaskan bahwa banga ini sedang menghadapi Krisis Dunia, karena kebutuhan Petani maupun masyarakat masih banyak mengandalkan impor, baik dibidang Energi, Keuangan dan Pangan, kalau kita tidak mampu mengatasi maka harga-harga akan naik, kebutuhan pokok mahal, dan BBM Subsidi semakin susah diperoleh, namun kita bersyukur hingga hari ini Indonesia masih mampu mengatasi ke tiga hal tersebut.

Dengan kondisi masalah Global tersebut, Pemerintah Daerah juga harus memahami jika nantinya DAK dan DAU menurun, untuk itu butuh “Kemandirian Daerah”, agar Pendapatan Asli Daerah sasaran lebih stregetis dan mampu menghasilkan masukan yang meningkat.

Rendahnya PAD disebabkan Pemda kurang kreatif, banyak potensi daerah yang belum di gali, kepatuhan wajib pajak juga masih rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi daerah, belum maksimal dalam mendatangkan investor, dan perlunya Sinergitas BUMN dengan BUMD hingga Bumdes. Dan Pemda Kabupaten/Kota juga harus melakukan pelatihan serta dukungan Kewurausahaan masyarakatnya, papar Prof Sri Yunanto.

Rulli Nuryanto, SE, M.Si, Staf Ahli Bidang UMKM dan Ekonomi Kementerian KOPUKM dalam paparannya mendukung upaya Pemda dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM, karena tenaga kerja dapat terserap banyak di sektor UMKM dan Koperasi, dan potensi di Jawa Tengah dalam pemberdayaan pelaku UMKM dan Koperasi cukup besar, hanya selama ini mereka terkendala Permodalan, dimana koperasi di Jawa Tengah yang aktif mencapai sepuluh ribu koperasi, ini sebenarnya menjadi potensi dalam pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Koperasi dan UMKM merupakan program yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi kebijakan penyediaan barang dan jasa Pemerintah wajib mengalokasikan 40% produk Koperasi dan UMKM, ini kesempatan bagi pelaku UMKM, dan untuk digitalisasi kita juga terus mendorong pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi, Kemenkopukm telah memiliki newplut sebagai rumah UMKM untuk memberikan bimbingan dan konsultasi bagi pelaku Koperasi dan UMKM, paparnya. (Pry/Nrl)