FGD GABPEKNAS BAHAS PENINGKATAN KUALITAS PERUSAHAAN DENGAN PEMENUHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI

FGD GABPEKNAS BAHAS PENINGKATAN KUALITAS PERUSAHAAN DENGAN PEMENUHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI

Bertempat di hotel Acacia Jakarta pada Kamis 31 Oktober 2024 Gabpeknas DKI Jakarta menggelar Focus Grup Discution dengan tema “Peningkatan Kualitas Perusahaan Dengan Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Untuk Badan Usaha”.

Ferry Meiliawan Lubis dalam paparannya menjelaskan bahwa sistem manajemen antisuap sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan yang sistematis struktural dan memiliki mekanisme prosesnya, sehingga mendukung visi untuk menjadi sebuah perusahaan dengan tata kelola yang baik yang bebas dari penyuapan.

Beberapa tahun itu rata-rata peningkatan pidana penyuapan tahun demi tahun terus meningkat khususnya di BUMN, khususnya Gratifikasi, atau penyuapan pejabat publik, untuk itu ISO menjadi standar internasional dalam meningkatkan implementasi sistem manajemen mutu dalam pengelolaan usaha.

Perlunya iso 37001 : 2016 dalam melakukan budaya antisuap dalam sebuah organisasi atau institusi negara dan perlunya Pedoman TKU/ TKI atau SPU atau SOP, diturunkan menjadi tata kerja yang menyeluruh untuk melakukan implementasi ISO.

Jenis tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara, pemberian sesuatu, janji kepada pegawai negeri, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan. ini terkait proses perkara Korupsi. Dan Indonesia rangking 115 dari 180 negara, tegasnya.

Untuk itu perlu tahapan kegiatan sertifikasi mulai dari pemetaan, proses bisnis, organisasi, identifikasi kesesuaian dengan ISO 37001, dan perlunya tahap training dan sertifikasi, paparnya.

Ibu Sri Inggarwati dari Delta Indonesia konsultan SMK3, Karena untuk tender nanti harus ada SMK3, Sistem Manajemen K3, Bapak Ibu yang meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan kesehatan dan tujuan audit prioritas manajemen, dengan 12 elemen. Apabila mempunyai karyawan 100 orang atau yang mempunyai resiko tinggi maka wajib menerapkan SMK3.

Dan untuk persiapan perlunya kelengkapan perijinan dan pemenuhan peraturan, kelengkapan dokumen sistem manajemen K3 dan kelengkapan dokumen dan kesiapan lapangan. Kelengkapan lain Wajib memiliki ahli K3 Umum, dan memiliki petugas Pemadam kebakaran kelas D, sertifikat hasil Riksa uji peralatan terbaru dan pelaksanaan medical check up. Untuk kelengkapan dokumen SMK 3 perusahaan bisa dilakukan secara bersama agar lebih hemat, untuk itu Delta K3 Grub siap membantu dan Kadin juga siap membantu subsidi bagi anggota Gabpeknas, ungkapnya.

Disnaker yang diwakili Bpk Krisna, mengungkapkan terkait Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang wajib disertakan dalam tender, namun jika sudah dapat proyek maka wajib menyertakan pegawai harian jika Mungkin terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja harian juga wajib didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait K3 saat menyewa alat juga wajib melaporkan untuk diverifikasi agar K3 tidak berbeda dengan yang dimiliki rental alat berat tersebut. Jadi agar tidak ter-blacklis lakukan verifikasi yang bisa dilakukan secara online oleh Disnaker DKI Jakarta.

Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Samuel Tampubolon dalam paparannya tentang Pemenuhan Persyaratan Tenaga Kerja Konstruksi menjelaskan, pihaknya memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.

Dan kita memiliki tempat pembinaan maupun sertifikasi untuk tenaga konstruksi, sehingga lebih mudah diterima untuk jasa konstruksi. Sertifikat kompetensi kerja memberikan pengakuan resmi atas keterampilan dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan meningkatkan kredibilitas pekerja di industri konstruksi dengan standar SBU konstruksi dan SKK konstruksi. (Red)