UNITINGINDONESIA.COM JAKARTA – Seperti yang kita ketahu bersama bila melihat dari profil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan standarisasi dan menyenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila, kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).
BPIP seharusnya punya peran yang besar untuk meminimalisir terjadinya persoalan intolerasni. Hal ini diutarakan oleh Baskara Sukarya selaku Ketua Umum Gerakan UNITI Ketika dihubungi via aplikasi WhatsApp Jakarta (13/01/20). Pria yang akrab dipanggil Pak Bas ini menjelaskan melihat dari tugas dan peran BPIP adalah sebuah intitusi yang punya kapasitas besar dan langsung di bawah Presiden memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
“Seperti yang kita kertahui bersama visi dari BPIP itu adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, nah untuk mewujudkan visi itu ditempuh dengan 9 (Sembilan) misi yang salah satunya pada point ke-7 dikatakan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,” ungkapnya.
Pak Bas juga menjelaskan bahwasanya BPIP kalau dilihat dari sejarahnya, juga adalah Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila ( UKP – PIP) di mana dalam hal ini dibentuk dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dipandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu.
“Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Atas dasar pertimbangan dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.” terangnya.
Pak Bas menegaskan dengan kesimpulan kalau dilihat dari sejarah proses dibuatnya BPIP seharusnya sudah melalui kajian yang sangat matang, tapi kenapa sampai saat ini belum terlihat kerja nyata dari BPIP tersebut. Khususnya pada persoalan intoleransi, padahal institusi ini seperti yang kita ketahui Bersama, punya kapasitas besar untuk itu. (Douglas Tobing)
Ketua Umum UNITI, Baskara Sukarya saat ditemui di kantornya. (foto: Andreas Wongsoredjo)
