APTISI Wilayah III DKI Jakarta Dukung Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif 2024

APTISI Wilayah III DKI Jakarta Dukung Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif 2024

Bertempat di hotel Mercure Convention Centre Ancol pada Senin 25 sampai 27 Juli Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan penandatanganan Nota kesepakatan Bawaslu DKI Jakarta dengan Perguruan Tinggi, Ormas dan NGO.

Ketua APTISI Wilayah III DKI Jakarta, Prof. Dr. Ir Raihan MSi usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman BAWASLU DKI dengan 35 perguruan tinggi DKI Jakarta pada wartawan mengatakan bahwa APTISI DKI Jakarta mendukung penuh kerjasama Perguruan Tinggi untuk terlibat dalam proses pengawasan Pemilu, Pilpres maupun Pilkada 2024.

Kalau hari ini dilakukan MoU, APTISI Wilayah III berharap tidak hanya 35 Perguruan Tinggi DKI Jakarta, kita berharap akan ditingkatkan lagi kerjasama dengan Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta yang lain, untuk terlibat dalam pengawasan dan mensukseskan pemilu 2024.

Untuk suksesnya Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak di tahun 2024, kita berharap semua partai mematuhi rambu-rambu yang sudah di tetapkan. Dan APTISI Wilayah III Jakarta memberikan dukungan penuh dalam pengawasan maupun sosialisasi Pemilu pada mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas, tegasnya.

Saat disinggung tentang keterlibatan Universitas Islam Jakarta (UID) dalam Pengawasan Pemilu, Prof Raihan mengaku akan membentuk TIM Pengawasan Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak, dibawah koordinasi Warek III, bagaimana nanti dosen dan mahasiswa menjadi bagian aktif dalam pengawasan Pemilu, setelah kita lakukan Penandatanganan nota kesepahaman, akan dilanjutkan dengan pemberian materi dan pelatihan pengawasan pemilu, dan Kampus akan tetap netral.

Sebagaimana program Kampus Merdeka, dan atas permintaan Bawaslu yang masih kekurangan tenaga pengawasan, kita siap mengirimkan mahasiswa untuk magang di Bawaslu, ungkapnya.

Sementara Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, menegaskan, Bawaslu sengaja mengajak perguruan tinggi agar berpartisipasi dalam pengawasan proses Pemilu, Pilpres dan Pilkada, sehingga nantinya bisa menjadikan proses pemilu yang demokratis serta menghasilkan wakil rakyat maupun Pimpinan Negara serta Pimpinan Daerah yang baik dan sesuai harapan rakyat.

Sebagaimana UU Pemilu peranserta masyarakat sangat dibutuhkan, untuk itulah hari ini untuk membangun Pengawasan Partisipatif Perguruan tinggi, Ormas dan NGO.

Disamping itu dengan jumlah mahasiswa di Jakarta yang cukup banyak, kita berharap Perguruan tinggi dapat mensosialisasikan Pengawasan Pemilu, serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan, jika menemukan pelanggaran proses Pemilu, Pilpres dan Pilkada, karena setelah Perguruan Tinggi melakukan MoU, maka otomatis mahasiswa perguruan tinggi tersebut juga sah dalam pengawasan Pemilu, Pilpres maupun Pilkada, tegas M Jufri.

(Nrl)