Peristiwa
Jemput Aspirasi di Bencongan, Legislator Banten Luay Sofhani Siap Kawal Solusi Drainase Lintas Wilayah
Jemput Aspirasi di Bencongan, Legislator Banten Luay Sofhani Siap Kawal Solusi Drainase Lintas Wilayah
TANGERANG – Memasuki masa Reses ke-II Tahun Sidang 2025-2026, Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ir. H. Tubagus Luay Sofhani, turun langsung menemui warga Kelurahan Bencongan, RW 23, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang pada Rabu (10/02/2026).
Suasana hangat menyelimuti pertemuan yang berlangsung santai namun sarat isi tersebut. Sebagai wakil rakyat dari Dapil Banten 6 (Kabupaten Tangerang C) yang membidangi urusan infrastruktur, Luay Sofhani memanfaatkan momen ini untuk mendengar langsung “curhatan” warga mengenai kondisi lingkungan mereka.
Sengkarut Drainase Lintas Perbatasan
Salah satu poin krusial yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah persoalan infrastruktur drainase. Warga mengeluhkan kendala koordinasi anggaran APBD antara wilayah Kabupaten Tangerang dengan Kota Madya Tangerang. Masalah klasik di wilayah perbatasan ini seringkali membuat perbaikan saluran air menjadi terhambat karena perbedaan kewenangan daerah.
Menanggapi hal itu, Luay Sofhani menegaskan peran strategis provinsi sebagai penengah.
”Masalah drainase yang melibatkan dua wilayah administratif ini memang butuh campur tangan tingkat provinsi agar sinkronisasi anggarannya jelas. Kita tidak ingin masyarakat jadi korban banjir hanya karena kendala administrasi antarwilayah,” ujarnya di hadapan warga.
Fokus Jalan Pemukiman dan Ruang Serbaguna.
Tak hanya soal air, warga juga menitipkan harapan terkait perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan ruang serbaguna di tingkat RW. Fasilitas ini dinilai sangat vital sebagai pusat aktivitas sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Luay memastikan bahwa seluruh aspirasi yang tertampung akan segera diverifikasi untuk diteruskan ke forum Musrenbang. Ia berkomitmen untuk mengawal usulan-usulan tersebut agar masuk ke dalam skala prioritas alokasi APBD Provinsi Banten mendatang.
”Tugas saya adalah membawa suara bapak dan ibu ke meja rapat di provinsi. Infrastruktur pemukiman yang layak bukan sekadar janji, tapi kebutuhan dasar yang harus kita perjuangkan bersama,” tambahnya menutup sesi dialog.
Pertemuan ini menjadi bukti bahwa komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen sangat penting guna memastikan pembangunan di Provinsi Banten tepat sasaran dan solutif terhadap masalah di lapangan.
Penulis: yannesrh
